HUKUM ISLAM: KHITABULLAH ATAU RASIONALISME

HUKUM ISLAM: KHITABULLAH ATAU RASIONALISME

Efizal, A.[1]

 

Abstract

This article presents about Islamic law which functions as a guide as well as a protector for human being to live in the world and in the judge Day. Islamic Law is a set of rules on a manner of a mukallaf dealing with the relation of human beings  to their Creater, and the relation of human beings one another. One of the rules is irrational or t’abbud in which human beings only obey it based on syar’i without asking how did it come. Then, there is a t’aqquli law by which human beings can only judge maslahat within the law so that it can be changed in accordance with the progress of era.

Key Words : hukum Islam, khitabullah, rasionalisme

Pendahuluan

Islam adalah ajaran terakhir yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Sesudah beliau, tidak ada lagi Rasul yang diutus dan juga wahyu yang diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia di permukaan bumi ini. Hal ini mengisyaratkan bahwa agama Islam adalah agama terakhir yang sempurna. Islam membawa ajaran yang lengkap dan mengatur segala kehidupan manusia.

Sebagaimana diketahui, Allah SWT telah menetapkan hukum terhadap suatu kejadian, sebahagian dari hukum itu ditetapkan dengan nash al-Qur’an dan sebahagian lagi dijelaskan lebih lanjut dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagai sumber yang utama dalam penerapan hukum Islam, al-Qur’an disamping mengandung hukum-hukum yang sudah rinci dan menurut sifatnya tidak berkembang, juga mengandung hukum-hukum yang masih memerlukan penafsiran lebih lanjut dan mempunyai potensial untuk berkembang.

Diawal kemunculan Islam, segala persoalan yang terjadi, kaum muslimin dengan mudah dapat menyelesaikan berbagai masalah dengan merujuk kepada Al-Qur’an dan sunnah, dan seandainya mereka kesulitan akan suatu persoalan mereka dapat langsung menanyakan kepada Rasulullah. Keadaan seperti ini terus berlangsung hingga wafat Rasulullah. Persoalannya kemudian adalah bahwa pada kenyataan ayat-ayat Al-Qur’an yang berbicara tentang masalah hukum sangat terbatas jumlahnya. Sementara itu, terdapat kenyataan lain yang tidak dapat dibantah yaitu berkembangnya persoalan sosial yang menimbulkan corak baru dalam kehidupan masyarakat yang kemudian muncullah permasalahan-permasalahan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Islam sebagai agama rahmatan lil’alamin, tentu harus dapat menjawab segala permasalahan yang terjadi di dunia ini yang timbul akibat kemajuan dan pekembangan zaman. Jika Islam tidak mampu memberikan alternatif atau pemecahan terhadap berbagai persoalan tersebut,niscaya Islam akan ditinggalkan.Agar ajaran Islam selalu mampu menjawab tantangan dan tuntutan zaman,maka pemahaman terhadap ajaran Islam perlu terus menerus diperbaharui dengan memberikan alternatif penafsiran terhadap nash-nash yang memberikan peluang untuk diteliti dan dikaji ulang. Kesempatan seperti ini akan dapat memberikan solusi baik terhadap masalah yang muncul. Sarana penting menuju cita-cita tersebut adalah dengan mengerahkan segala kemampuan dan melalui pemikiran yang mendalam atau ijtihad. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis akan coba mengungkapkan pengertian hukum Islam, karakteristik hukum Islam serta sifat-sifat hukum Islam.

Pembahasan

Pengertian hukum Islam

Menurut Amir Syarifuddin, untuk memahami pengertian hukum Islam perlu diketahui lebih dalam dahulu kata ‘hukum’dalam bahasa Indonesia dan kemudian kata hukum itu disandarkan kepada ‘Islam’.[2] Pengertian hukum secara sederhana adalah ‘seperangakat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang–orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya‘. Bila kata hukum itu dihubungkan dengan kata Islam atau syarak, maka hukum Islam akan berarti ‘seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua manusia yang beragama Islam‘.[3]

Muhammad Khalid Mas’ud dalam buku “Reformasi Hukum Islam di Indonesia” yang ditulis oleh Abdul Manan juga mengemukan bahwa hukum Islam itu adalah ‘sistem of ethical or moral rules’.[4] Hal ini juga sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Joseph Schacht[5]bahwa tujuan Muhammad ditunjuk sebagai Nabi,bukan untuk menciptakan suatu system hukum baru, melainkan untuk mengajar manusia bagaimana bertindak, apa yang harus dilakukan,apa yang harus ditinggalkan agar selamat pada hari pembalasan dan bagaimana cara agar biasa masuk surga. Begitu juga yang dikemukakan oleh Asaf A.A Fyzee[6] bahwa hukum Islam itu tidak lain‘a cannonlaw of Islam’ yakni keseluruhan dari perintah-perintah Tuhan yang meliputi seluruh tindak tanduk manusia.

Terlepas dari pengertian hukum Islam itu sendiri bahwa hukum Islam itu bersumber dari al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad SAW.yang secara garis besar mengandung  hukum-hukum:

  1. Hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah mengenai apa yang harus diyakininya dan yang harus dihindari sehubungan dengan keyakinan tersebut, seperti harus mengesakan Allah dan larangan mempersekutukannya. Hukum yang menyangkutdengan keyakinan itu disebut hukum i’tiqadiyah.
  2. Hukum-hukum yang menyangkut hubungan pergaulan manusia mengenai sifat-sifat baik yang harus dimiliki dan sifat-sifat buruk yang harus dijauhi dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum dalam bentuk ini disebut hukumkhuluqiyah.
  3. Hukum-hukum yang menyangkut tindak tanduk manusia dalam tingkah laku lahiriyah dalam hubungan dengan Allah, dalam hubungan dengan sesama manusia dan dalam bentuk apa-apa yang harus dilakukan atau harus dijauhi hukum ini disebut hukum amaliyah. Hukum Amaliyah ini secara garis besar ada 2:
    1. Hukum yang mengatur tingkah laku dan perbuatan lahiriyah manusia dalam hubungannya dengan Allah seperti shalat dan puasa. Hukum ini disebut ‘hukum ibadah dalam arti khusus’
    2. Hukum-hukum yang mengatur tingkah laku lahiriyah manusia dalam hubungannya dengan manusia atau alam sekitarnya, seperti jual beli dan nikah. Hukum-hukum ini disebut ‘hukum  muamalah dalam arti umum’.[7]

Karakteristik Hukum Islam

Hukum Islam yang telah disebutkan diatas mempunyai beberapa karakter yaitu:

1. Global

Hukum Islam mempunyai karakter sumuliyahartinya hukum Islam itu global mencakup seluruh segi kehidupan manusia didunia.Hukum Islam itu diperuntukkan untuk manusia yang mengatur manusia dengan manusia lainnya tanpa membedakan jenis kelamin ras dan warna kulit.

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas bahwa agama Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, akan tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Hal ini dapat dilihat dari bentuk hukum yang kedua yang disebut muamalah dalam kehidupan bemasyarakat.Dari segi pemberlakuannya bagi hubungan sesama manusia,  dapat dilihat bahwa hukum itu mengatur bagaimana manusia mencari harta untuk keperluan hidupnya, menyalurkan hawa nafsu secara sah, usaha mencegah terjadinya kejahatan atas harta maupun kejahatan penyaluran hawa nafsu atau sanksi bagi pelanggar, mengatur bagaimana menyelesaikan akibat tindak kejahatan di pengadilan, mengatur kehidupan bermasyarakat  dan bernegara, mengatur hubungan sesama manusia dalam suatu Negara dengan manusia di Negara lain, baik dalam keadaan perang maupun damai.

Dengan demikian, cakupan hukum Islam itu adalah segenap aspek kehidupan untuk seluruh manusia. Berbicara tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya bahwa manusia adalah makhluk sosial, ia tidak bisa hidup tanpa ada bantuan orang lain. Meskipun zaman semakin canggih dengan menggantikan peran manusia kepada robot, tetap hal itu tidak bisa menjamin bahwa manusia bisa hidup tanpa manusia lainnya. Untuk itu, Islam telah meletakkan dasar-dasarnya secara global, begitu juga dengan system politik dan kemasyarakatan, keglobalan al-Qur’an ini dapat membantu memahami nash-nash dan menerapakannya dalam format yang berbeda-beda, tetapi masih dalam cakupan nash.

2. Khusus

Sebaimana yang telah disinggung di atas, bahwa hukum Islam itu mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT. Mengenai apa yang diyakini dan yang dihindari sehubungan dengan keyakinannya kepada Allah, berarti ada hukum itu yang berlaku dikhususkan, tetapi yang lebih penting lagi adalah pengaktualisasian iman tersebut dalamkehidupannya. Sebagai contoh, umat Islam yang telah baliqh lagi berakal, wajib melaksanakan shalat lima waktu yang apabila iatidakmenunaikannya, ia berdosa kecuali bagi yang sedang haid. Bagi yang tidak beragama Islam, tentu tidak diwajibkan kepadanya karena shalat merupakan kewajiban khusus bagi umat Islam.

Jadi, hukum Islam yang bersifat khusus itu dikaitkan dengan keimanan seseorang (orang Islam), begitu juga dengan kewajiban puasa, zakat dan haji. Subjek dari pekerjaan itu adalah orang Islam dan ini merupakan kewajibannya kepada Allah sebagai manifestasi keimanannya dengan konsekuensi bahwa orang Islam yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut tentu akan dipertanyakan bagaimana keimanannya?

3. Tetap

Setelah membahas tentang cakupan hukum Islam dan subjeknya, tentu akan timbul pertanyaan bagaimana sifat hukum Islam itu sendiri? Hukum Islam mempunyai sifat statis, absolut atau mutlaq. Artinya hukum tersebut tetap berlaku, tidak mengenal perubahan seiring dengan perubahan zaman.Tidak boleh diubah berdasarkan perkembangan sosial dan budaya.Dalam al-Qur’an telah diungkapkan secara tegas hukum tersebut, begitu juga dalam hadis Nabi SAW dan bahkan Rasulullah sendiri berpesan bahwa selama umat berpegang teguh kepada al-Qur’an dan hadis dijamin tidak akan sesat. Contohnya, dalam hal pengharaman babi dan minum-minuman keras (memabukkan). Pengharaman babi ditegaskan al-Qur’an dalam surat  al-Baqarah ayat 173. Sampai kapanpun, daging babi hukumnya haram. Demikian juga haramnya minum-minuman keras dalam surat al-Maidah ayat 90-91.

Jadi hukum Islam yang bersifat statis adalah hal-hal yang menyangkut kepada aspek keimanan,prinsip-prinsip atau akidah dan hal-hal ini tidak berubah dari masa ke masa, dari waktu ke waktu,karena merupakan prinsip, pendirian, dasar, fundamen atau filsafat hidup umat Islam. Demikian juga nilai-nilai moral yang diajarkan Islam tidak berubah dengan perubahan keadaan, waktu, tempat karena ajaran-ajaran yang statis itu universal yang ada pada umumnya diakui oleh manusia disetiap waktu dan tempatyang sejalan dengan fitrah manusia.

 

4. Elastis

Selain ajaran atau hukum Islam itu bersifat statis,absolut atau mutlak, ajaran Islam itu ada kebenarannya yang bersifat relatif, nisbi, tidak tetap dan tidak mengikat.Ajaran ini berbentuk penafsiran dan pemahaman ulama pada masa lampau terhadap ajaran yang kebenarannya bersifat absolut dan mutlakyang terkandung dalam al-Qur’an dan hadis atau masalah-masalah furu’iyah.Hal ini telah terhimpun dalam beratus-beratus kitab Fiqih, tafsir, hadis dan sebagainya yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu.

Al-Qur’an dan hadis terutama dalam bidang yang berkaitan dengan kehidupan didunia dengan berbagai aspeknya lebih banyak memberikan pokok-pokok dan prisip-prinsip saja tanpa terperinci.Sedangkan penjabaran dan perinciannya diserahkan kepada ijtihad.

Berdasarkan penilaian relatif dan nisbi terhadap kebenaran yang dihasilkan ijtihadulama masa lampau, tentu akan menghilangkan kesan bahwa ajaran atau hukum Islam yang bersifat statis dan dogmatis serta tidak mampu mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan masyarakat. Dalam konteks ini, yang tetap itu adalah ajaran yang terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis yang bersifat mutlak (pasti)sedangkan ajaran Islam yang berasal dari ijtihad ulama terhadap masalah-masalah furu’dapat berubah.Tanpa meremehkan atau memandang rendah hasil ijihad ulama terdahulu, bahwa hasil ijtihad mereka tetap sesuai dan cocok dengan perkembangan zaman dan kemajuan masyarat dapat dipakai dan dipedomani.Sebaliknya, jika ada yang tidak sesuai maka harus ditinggalkan dan diganti dengan ijtihad baru yang tetap berpedoman kepada Al-Qur’an dan hadis.[8] Dengan demikian, Islam dapat mengikuti perkembangan zaman karena ajarannya yang dinamisdan tidak akan ditinggalkan orang.

Sebagaimana Imam Syafi’I, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi, yang mereka itu ahli dalam bidang fiqih, sangat mencela seseorang yang taklid kepada mereka, apabila orang tersebut telah mengetahui alasan yang tetap bersumber dari al-Qur’an dan Hadis.[9]Imam Syafi’i misalnya, telah menunjukkan kedinamisan hukum Islam melalui qaul qadim dan qaul jaded-nya karena berubahnya situasi,tempat serta pengalamannya.

Hal ini dapat dilihat dari contoh, diantaranya menutup aurat.Syara’memerintahkanbagi wanita dan laki-laki untuk menutup aurat. Pakaian yang menutup aurat tidak menyerupai lawan jenis merupakan masalah yang statis dalam Islam, sedangkan bagaimana modelnya apa warna dan dasarnya merupakan masalah far’iyahdan itu diserahakan kepada masing-masing pribadi dengan ketentuan yang telah ditegaskan Syar’i.

Dari ulasan yang telah dipaparkan diatas, kita lihat bahwa hukum Islam itu ada yang bersifat statis yaitu menyangkut hal-hal qath’i sampai kapan pun hukum tersebut tetap berlaku. Di samping itu, ada pula hukum Islam itu bersifat dinamis yaitu masalah-masalah furu’yang dapat berubah menurut perubahan masa tempat dan sesuai dengan kemaslahatan yang dimaksud.

 

Hukum Islam (Khitabulah dan Rasionalisme)

Al-Qur’an dan hadis berbicara tentang segi-segi kehidupan manusia. Iamenetapkan hukum bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Hukum-hukum yang ditetapkan itu ada yang bersifatta’abbudi dan ta’aqquli. Misalnya,tentang shalat Shubuh 2 raka’at, shalat Zhuhur 4 raka’at.Kalaukita pikir sebaiknya shalat Shubuh itu 4 raka’at karena badan masih segar dan banyak waktu luang, sedangkan shalat Zhuhur 2 raka’at karena badan lesu dan dikejar-kejar waktu kerja. Contoh lainnya adalah mencium Hajar Aswad ketika tawafmengililingi Ka’bah. Bahkan, ‘Umar bin Khatab RA sendiri berkata: ‘kamu adalah batu biasa,kalaulah Rasul tidak menciummu, akupun tidak akan meciummmu.[10] Contoh ta’aqquli adalah pengharaman minuman khamar karena dapat memberi pengaruh negatif bagi dirinya sendiri dan orang lain disekitarnya.

Dari hal-hal yang telah diuraikan diatas dapat dilihat, bahwa hukum Islam itu ada yang ta’abbudi (irrasional),artinya kita hanya mengikuti secara apa adanya sesuai dengan petunjuk syar’i dalam nash dan akal sama sekali tidak dapat mengetahui mengapa demikian. Ada pula hukum Islam itu yang ta’aqquli (rasional)artiya dapatditerima oleh akal dan dapat dilihat nilai baik atau buruknya oleh akal.

Hal-hal yang bersifatta’abbud (irrasional) meski ada usaha rasionalisasi (ta’aqquli),akan tetapi usaha tersebut bersifat kontemporer karena akan berubah dengan perubahan masa. Contoh, dahulu faktor penyebab diharamkan daging babi bagi umat Islam merupakan suatu hal yang irrasional(ta’abbudi), tetapi ketika diketahui bahwa di dalam daging babi terdapat cacing pita dan penyakit lainya, maka ia berubah menjadi hal yang rasional.Namun ketika cacing pita dan penyakit lainnya telah dapat dibasmi dalam daging babi, maka pengharaman daging babi tersebut kembali ke dalam lingkup misteri atau irrasional.

Syariat Islam mencakup bidang muamalah dan ibadah, maka berbicara tentang ibadah ada beberapa prinsip yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya.Masalah-masalah yang masuk ke dalam ibadah merupakan sesuatu yang tidak mungkin dimasuki oleh akal karena Allah yang disembah bukan karena penemuan akal melainkan berdasarkan syara’ yang diterima melalui riwayat.[11]Oleh karena itu, pada dasarnya ibadah dibangun di atas  ta’abbudi sehingga muncul kaidah bahwa ibadah tidak dapat dilakukan kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasul.[12]Al-Syatibi mencoba mengembangkan lebih lanjut kaidah di atas.Ia membedakan materi hukum Islam yang menyangkut ibadah dan materi yang menyangkut muamalah.Ia merumuskan kaidah sebagai berikut: “Prinsip dalam persoalan ibadah bagi mukallaf adalah ta’abbudi tanpa perlu melihat kepada nilai dan hikmah, sedangkan prinsip dalam persoalan adat (muamalah) adalah melihat kepada nilai atau hikmah”.[13]

Berdasarkan prinsipdi atas, dapat dipahami bahwa modernisasi dalam arti meliputi segala macam bentuk muamalah oleh syariat Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Menyadari kehidupan dan kebutuhan manusia selalu berkembang dan berubah, maka syariat Islam dalam bidang muamalah diserahkan kepada umat di mana pun mereka berada, tentu saja selagi perincian itu tidak menyimpang apalagi bertentangan dengan prinsip dan jiwa syariat Islam.Dapat diketahui bahwa jiwa dan prinsip hukum Islam bersifat permanen  dan stabil. Ia tidak berubah sepanjang masa, betapapun kemajuan peradapan manusia. Sementara paristiwa hukum teknis dan cabang-cabangnya mengalami perubahan berkembang sejalan dengan perkembangan zaman.

Sementara segala bentuk perbuatan ibadah yang bersifat ta’abbudi walaupun zaman, tempatnya berubah, ia tetap seperti apa yang telah ditetapkan syara’ karena perbuatan ibadah yang bersifat ta’abbudi walaupun ada usaha rasionalisasi, namun hal itu terbatas karena usaha tersebut bersifat kontemporer.Akan tetapi, Allah dalam menetapkan semuanya itu lebih mengetahui rahasia dibalik semuanya karena manusia dengan segala keterbatasannya menyukai hal-hal yang menyenangkan  dan mempertahankan diri dari berbagai hal yang dapat membahayakan. Untuk itu, seseorang dapat saja tunduk, taat dan merendahkan diri kepada yang dicintainya atau yang ditakutinya, namun hal itu belum tentu menggambarkan bahwa ia patuh, karena kepatuhan atau pengabdian timbul dari kesadaran seseorang bahwa apabila ia tidak melaksanakannya, maka ia mendapatkan resiko yang negatif.Atas dasar itu, hendaknya orang yang beribadah justru menyadari bahwa sumber dan keagungan tersebut mengantarkan dirinya untuk meyakini adanya kekuatan Yang Maha Agung dalam alam raya ini dan menguasai diri serta masa depannya sehingga ia membutuhkannya.[14]

Apabila seseorang menyadari bahwa pemilikan semuan ini merupakan pemilik yang mutlak dan sempurna sehingga mereka tidak dapat berdiri sendiri dalam kehidupan dan aktifitasnya (kecuali hal-hal lain yang telah di anugerahkan Tuhan kepada manusia seperti kebebasan memilih), maka akan timbul kewajiban untuk menerima seluruh ketetapannya dan mentaati seluruh perintah-Nya. Konsekuensi darikesadaran ini adalah ketundukan kepada-Nya sejalan dengan hukum yang berlaku serta diakui –secara rela atau tidak– oleh seluruh makhluk di alam ini, yang lemah tunduk kepada yang kuat, yang berkekurangan butuh kepada yang mampu, yang hina kepada yang agung dan lain-lain.

Al-Qur’an dan hadis telah memaparkan berbagai hukum baik secara terperinci maupun secara global yang kemudian diinterpretasi oleh para mujtahid. Menurut Bustanuddin Agus bahwa dalam hukum Islam tidak ada pemaksaan, tetapi juga dalam bentuk hukum sebab akibat. Individu dan masyarakat diberi kebebasan untuk mematuhinya atau tidak, tetapi dengan konsekuensi masing-masing.Konsekuensi ini berlaku untuk siapapun, apakah dia Islam atau tidak. Hukum haram meminum-minuman keras akan beresiko positif bagi yang mematuhinya dan orang yang berada di sekitarnya dan akan berisiko negatif dengan mengorbankan dirinya dan orang lain kalau ia melanggar. Begitu juga dengan hukum Islam lainnya.[15] Dengan demikian, hukum ditetapkan mempunyai tujuan mencapai kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat artinya apabila seseorang metaati hukum tersebut, maka ia akan mendapat resiko positif yaitu kebaikan khususnya untuk dirinya dan umumnya untuk masyarakat sekitar. Sebaliknya, jika melanggar, ia akan mendapat resiko negatif sebagai konsekuensi ketidakpatuhannya terdapat hukum.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

  1. Hukum Islam adalah hukum yang memberikan perhatian terhadap segi-segi kehidupan manusia baik hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia, terhadap hukum-hukum ibadah mempunyai sifat-sifat statisyang tidak bisa diubah, baik karena perubahan masa dan tempat karena hukum Islam itu bertujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat  sehingga produk-produk fiqih sebagai hasil interprestasi  ulama dahulu terhadap al Qur’an dan Hadisatau masalah-masalah yang furu’ dapat dirubah sesuai dengan kemaslahatan umat masa itu.

 

  1. 2.    Dalam menyikapi ajaran atau hukum yang bersifat ta’abbudi, kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah dalam menetapkan sesuatu berdasarkan dengan kemaslahatan umat yang tidak diketahui oleh umat kemaslahatan apa yang ada dibalik hukum tersebut dengan konsekuensi bahwa bagi yang melanggar ia akan mendapatkan resiko negatif baik bagi dirinya maupun untuk orang ada disekitarnya.

 

Daftar Pustaka

 

Agus Bustanuddin, Sosiologi Agama,  Padang : Universitas Andalas, 2003

——-, Ilmu social dalam persfektif Islam, Padang: Angkasa Raya, 2003

Al-Syaitibi, Al-Muwafaqad fi Ushul Al-Ahkam, Beirut: Dar al-Fikri, 1341 H

Bakhtiar, Yurna Ahmad Azhar Basir, Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Quantum, 2000.

Djamil Fathurrahman, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997

Harun Maidir, Islam dan Beberapa Masalah Kontemporer, Jakarta: The Minangkabau Foundation, 2000

Husein Agil al-Munawwar, dkk, Peranan Akal dalam Hukum Islam, judul asli ‘Dauru al-‘Aqli fi al-Fiqhi al-Islamiy’, Semarang: CV. Toha Putra, 1994

Muslehuddin Muhammad, Philoshopy of Islamic Law and Orientalis, Lahore: Islamic Publication, L.td, 1980

Manan Abdul, Reformasi Hukum Islam Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Muhammad Ismail Syah, dkk.Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1992

Syarifuddin Amir, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam, Padang: Angkasa Raya, 1993

——-, Ushul Fiqih, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997, jilid I



[1]Penulis adalah dosen tetap STAIDA Payakumbuh, lulusan Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Syari’ah tahun 2010

[2] Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam, (Padang :Angkasa Raya, 1993) h. 17-19

[3] Menurut Muhammad Muslehuddin, Hukum berarti  ‘The body of rules wether proceeding from formal enactmen or from custom, which a particular state or community recognizer as binding on its member or subjects’ (Sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formalmaupun adat, yang diakui oleh masyarakatdan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya) Lihat Muslehuddin, Philoshopy of Islamic Law and Orientalis, (Lahore: Islamic Publication, L.td, 1980), cet. II, h.1

[4]Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.16

[5]Lebih lanjut lihat juga:Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam Indonesia, h. 17

[6]Lihat: Ibid.

[7] Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet I, Jilid I,h. 71

[8] Maidir Harun, Islam dan Beberapa Masalah Kontemporer, (Jakarta: The Minangkabau Foundation, 2000), Cet. I, h. 17

[9]Ibid., h. 8

[10] Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet II, h. ???

[11] Agi Husein al-Munwwar dkk, Peranan Akal dalam Hukum Islam, judul asli ‘ Dauru al aqli fi al Fiqhi al Islamiy’, (Semarang: CV. Toha Putra, 1994), cet I, h. 30

[12]Ibid., h. 41

[13] Al-Syaitibi, Al-Muwafaqad fi Ushul Al-Ahkam, (Beirut: Dar al-Fikri, 1341), Juz II, h. 211

[14]Ismail Muhammad Syah, dkk, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), Cet. Ke-2, h. 172

[15] Bustanuddin Agus, Sosiologi Agama, (Padang : Universitas Andalas, 2003), cet.1 h. 151

Leave a Response

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*